Konsep hak asasi manusia (HAM) bukanlah sekadar untaian kata dalam dokumen hukum internasional atau nasional. Ia berakar pada pemikiran filosofis mendalam tentang apa artinya menjadi manusia, apa yang melekat pada keberadaan kita, dan bagaimana seharusnya kita diperlakukan. Filosofi HAM berangkat dari pengakuan universal bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki martabat intrinsik dan hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara.
Perkembangan pemikiran tentang HAM dapat ditelusuri kembali ke tradisi filosofis kuno, seperti ajaran stoikisme yang menekankan kesetaraan semua manusia di hadapan hukum alam. Namun, fondasi modern HAM mulai terbentuk kokoh pada era Pencerahan di Eropa, dengan para pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant yang mengedepankan gagasan hak-hak kodrati (natural rights). Locke, misalnya, berargumen bahwa manusia memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, yang mendahului keberadaan pemerintah. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak-hak ini, bukan untuk melanggarnya.
Ide universalitas HAM menekankan bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua orang di mana pun, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, atau status sosial. Ini adalah penolakan terhadap pandangan relativisme budaya yang menyatakan bahwa moralitas dan hak bersifat relatif terhadap budaya atau masyarakat tertentu. Filosofi HAM berargumen bahwa ada seperangkat nilai dan prinsip moral yang berlaku secara universal karena didasarkan pada kemanusiaan itu sendiri. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 adalah manifestasi paling signifikan dari prinsip universalitas ini, menegaskan bahwa "semua manusia dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak."
Inti dari filosofi HAM adalah pengakuan terhadap martabat intrinsik setiap manusia. Martabat ini bukanlah sesuatu yang diberikan oleh masyarakat, negara, atau agama, melainkan sesuatu yang melekat sejak lahir karena individu tersebut adalah manusia. Martabat ini menuntut penghormatan dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan, dehumanisasi, atau eksploitasi. Hak-hak asasi manusia adalah ekspresi konkret dari martabat ini, yang memberikan kerangka kerja bagi bagaimana individu seharusnya diperlakukan agar martabatnya terjamin.
Berbagai aliran filsafat modern memberikan perspektif yang berbeda mengenai sumber dan justifikasi HAM. Misalnya, filsafat utilitarianisme, meskipun terkadang dikritik karena berpotensi mengorbankan hak individu demi kebaikan mayoritas, juga mengakui pentingnya melindungi hak-hak dasar untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Filsafat eksistensialisme, dengan penekanannya pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi, turut memperkuat gagasan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengejar otentisitas.
Filosofi HAM tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga tentang kewajiban. Keberadaan hak asasi manusia bagi setiap individu secara bersamaan menimbulkan kewajiban bagi individu lain, masyarakat, dan terutama negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Negara memiliki kewajiban primer untuk memastikan bahwa hak asasi warganya tidak dilanggar oleh pihak manapun, termasuk oleh aparat negara itu sendiri. Ini mencakup kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran (negative obligations) dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah positif guna mewujudkan hak-hak tersebut (positive obligations).
Perdebatan filosofis juga terus berkembang mengenai sifat hak asasi manusia. Apakah hak-hak tersebut bersifat mutlak atau dapat dibatasi? Jika dapat dibatasi, atas dasar apa pembatasan itu dilakukan? Umumnya disepakati bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi hanya dalam keadaan yang sangat spesifik dan proporsional, misalnya untuk melindungi hak-hak orang lain, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat. Namun, pembatasan ini haruslah sah menurut hukum, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan tidak boleh melanggar inti dari hak yang bersangkutan.
Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, filosofi hak asasi manusia terus relevan dan menghadapi tantangan baru. Isu-isu seperti kebebasan berekspresi di era digital, hak privasi dalam dunia yang terkoneksi, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak-hak kelompok rentan memerlukan penafsiran dan penerapan HAM yang adaptif. Filosofi HAM memberikan dasar moral dan intelektual untuk mengatasi berbagai krisis kemanusiaan, ketidakadilan sosial, dan penindasan di seluruh dunia.
Memahami filosofi di balik hak asasi manusia sangat penting untuk menghargai nilai-nilai luhur yang mendasarinya. Ini bukan hanya tentang aturan hukum, tetapi tentang pengakuan mendalam terhadap nilai dan martabat setiap insan. Dengan demikian, perjuangan untuk menegakkan hak asasi manusia adalah perjuangan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil, setara, dan manusiawi bagi semua.
Filosofi hak asasi manusia adalah pengingat abadi bahwa kemanusiaan kita adalah dasar dari segala hak yang kita miliki.